Wagub Audy Joinaldi; Rumah Isolasi Wajib Ada di Nagari dan Desa

UTUSANINDO.COM,

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi memimpin langsung evaluasi pencegahan Covid-19 di nagari, desa dan kelurahan, terutama bagaimana penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala Mikro serta memastikan berfungsinya Posko Covid-19 di nagari, desa dan kelurahan.

Evaluasi dilakukan melalui zoom meeting yang diikuti Kadis PMD kabupaten/kota, ratusan Wali Nagari, Kepala Desa dan Lurah se-Sumbar pada hari Kamis (22/7) dari Kantor Bupati Sijunjung. Tampak hadir mendampingi Wagub Audy antara lain Bupati Benny Dwifa Yuswir, Wakil Bupati Iradatillah dan Kepala Dinas PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM. dan nara sumber utama Tenaga Ahli Kemenkes DR dr Andani Eka Putra, M.Sc.

Wagub Audy menegaskan bahwa Posko Covid-19 harus efektif perannya di tingkat nagari dalam menangani pandemi. “Saya ingin Pak Wali Nagari, Pak Kepala Desa dan Pak Lurah memastikan Posko Covid-19 di wilayahnya berjalan efektif dan efisien terutama dalam menguatkan empat fungsi yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung kegiatan. Semua komponen yang ada di Posko Covid-19 harus menjalankan fungsinya secara maksimal,” kata Audy Joinaldi bertegas-tegas.

Khusus di nagari dan desa, anggaran penanganan Covid-19 wajib menggunakan Dana Desa sebesar 8 persen sesuai regulasi Permenkeu. Untuk optimalisasi angggaran Dana Desa ini dapat dilakukan perubahan dan relokasi kegiatan melalui Peraturan Wali Nagari mendahului perubahan APBNag yang bersifat reguler.

Satu hal yang dipesankan Wagub Audy Joinaldi adalah wajib disediakan rumah isolasi di setiap nagari, desa dan kelurahan. Minimal ada satu rumah isolasi. Sehingga penderita Covid-19 dengan gejala ringan dan sedang cukup disembuhkan di rumah isolasi, tidak perlu dirujuk ke rumah sakit.

Wagub Audy Joinaldi minta Wali Nagari, Kepala Desa dan Lurah benar-benar fokus memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Karena situasi saat ini sudah mengkhawatirkan, sehingga tidak bisa mengabaikan protokol kesehatan. “Saya minta protokol kesehatan betul-betul ditegakkan di tingkat nagari, desa dan kelurahan. Protokol kesehatan adalah benteng kita membasmi Covid-19,” ujar Wagub Audy Joinaldi dalam webinar dengan moderator Desrianto Boy, S.Pd.,M.Si dari Kabid UEM PMD Sumbar.

Menjawab pertanyaan pers, Kadis PMD Sumbar Syafrizal Ucok mengatakan, sebagian besar nagari dan desa di Sumbar saat sudah memiliki Posko Covid-19. Sudah di atas 90 persen. Namun efektifitas Posko inilah yang harus dimaksimalkan, karena itu sangat penting peran dari Wali Nagari, Kepala Desa dan Lurah.

“Pak Gubernur sudah beberapa kali meminta Bupati/Walikota melalui surat untuk memastikan berfungsinya PPKM Mikro dan Posko Covid-19 untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi ini,” kata Kadis PMD Syafrizal Ucok, yang juga mantan Wabup Pesisir Selatan ini.

Dalam membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19, sesuai regulasi yang ada maka Dana Desa mengalokasikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diharapkan bisa menolong masyarakat miskin dan warga penderita penyakit menahun.

Webinar ini diisi oleh Andani Eka Putra tentang perkembangan terakhir pandemi Covid-19 di Sumbar, yang positivity rate mencapai 35 persen. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 diperlukan penegakan protokol kesehatan, meningkatkan tracing dan tracking serta menyiagakan rumah isolasi di tingkat nagari, desa dan kelurahan.

“Saya meminta aparat TNI dan Polri harus tegas menegakkan protokol kesehatan. Bagi yang melanggar protokol kesehatan harus diberikan sanksi, supaya semua patuh dan kita berpisah lagi dengan pandemi ini,” ujar Andani Eka Putra. (Mak)