UTUSANINDO.COM, JAKARTA- Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan keputusan pemerintah yang mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau penumpang pesawat udara untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif COVID-19, dengan PCR. Mestinya kebijakan yang diambil pemerintah jangan sampai menambah beban biaya masyarakat yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara.
Menurutnya, jangan timbul kesan di masyarakat pemerintah seolah pemerintah berbisnis dengan rakyat. Jika pemerintah menganggap penumpang pesawat udara mempunyai resiko tinggi, mestinya ada afirmasi terhadap harga yang terjangakau oleh semua lapisan masyarakat.
Intinya jangan sampai membebani. Harga yang dipatok PT.Kimia Farma sebagai BUMN saja masih Rp. 450 ribu dan klinik swasta mematok harga lebih tinggi apalagi kalau hasil PCR “sameday”. Berarti harga PCR lebih tinggi dari harga tiket pesawat, ujar Guspardi Sabtu (23/10)
“Apakah sudah dilakukan penelitian dan kajian terkait mobilitas masyarakat melalui udara dengan peningkatan kasus positif, dan kenapa hanya penumpang pesawat udara yang diwajibkan PCR? Ini penting agar masyarakat tahu bahwa kebijakan tersebut dibuat berdasarkan hasil penelitian ilmiah dan kajian mendalam,” papar Politisi PAN ini
Legislator asal Sumatera Barat itu menambahkan ketentuan ini berubah dari sebelumnya, di mana syarat hasil negatif PCR hanya diperlukan oleh penumpang pesawat yang baru mendapat vaksin dosis pertama dan beberapa daerah saja. Namun kini juga berlaku untuk semua daerah dengan status PPKM Level 3, Level 2, maupun Level 1 di Jawa-Bali.
Oleh karena itu, Pemerintah perlu menjelaskan dasar penetapan kebijakan diwajibkannya test reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) kepada calon penumpang pesawat di dalam negeri. Seharusnya waktu berlaku PCR jangan disamakan bagi masyarakat yang telah melakukan vaksin dosis pertama dan dosis kedua.
Apalagi masih banyak lab di daerah yang kelengkapan peralatannya belum mampu mengeluarkan hasil tes PCR dalam kurun waktu 1×24 jam. Hal ini akan menjadi masalah tersendiri jika tidak ada solusi dari pemerintah, pungkas Anggota Baleg DPR RI tersebut.
Discussion about this post