UTUSANINDO.COM, PADANG — Komisioner Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Sumatera Barat (KISB) Adrian Tuswandi mengatakan, pihaknya bakal menggelar Focus Group Discusian (FGD) di Truntum Hotel Grand Inna, Selasa, 23 November 2021. Tema Ketentuan Pidana UU 14 Tahun 2008, Problem dan Ketentuan Hukum Penerapannya.
“Kita membahas pasal pidana informasi termaktub pada Bab IX UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal-pasal pidana ada di Pasal 51 sampai 57, itu faktanya bahwa UU KIP punya karakteristik regulasi tersendiri, tapi sejak UU KIP efektif berlaku 11 tahun lalu pasal-pasal itu seakan berada di lorong hampa,” ujar Adrian melalui pers relisesnya, Senin 22 November 2022.
Menurur Adrian, komisioner dua periode di KISB ada banyak faktor penghambat dan ketakadaan regulasi tindaka lanjut terkait pidana informasi publik tersebut, sehingga pasal-pasal itu seperti ada dan tiada saja.
“FGD Selasa adalah bagian dari ikhtiar KISB,” ujar Adrian biasa disapa Toaik oleh kalangan jurnalis dan penggiat keterbukaan infomasi publik di Sumbar
Lanjut Adrian, hasil FGD adalah rekomendasi yang akan disampaikan ke KI Pusat dan stakeholder penegakan hukum.
“Supaya pasal pidana informasi itu tidak menjadi macan kertas saja,” ujar Adrian
Kiki Eko Saputra mengatakan FGD akan menghadirkan narasumber lintas lembaga.
“Ada bang Adrian (komisioner KISB), Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Pengadilan Tinggi Sumbar dan Pakar Hukum Pidana dari Unand,” ujar Kiki.
Pembahasan FGD kata Adrian tentu akan merujuk ke soal unsur pidana informasi publik, pertanggungjawaban pidana, dan prosedur pemidanaan yang dilakukan.
“Semoga FGD besok mendapatkan solusi dalam penerpaan Bab XI ketentuan pidana di UU 14 tahun 2008,” ujar Adrian (kisb)
Discussion about this post