UTUSANINDO.COM, BANDUNG- Tampaknya tidak ‘ota gadang’. Faktanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung penuh keterbukaan informasi publik. Faktanya melalui tangan dingin dan wajah ganteng Ridwan Kamil, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran belanja media lebih kurang Rp 31 Milyar.
“Kita sangat mendukung keterbukaan informasi publik di Jabar, para kepala OPD diminta secara tegas, agar terbuka terbuka kepada publik dan manfaat keterbukaan publik tersebut dapat meningkatkan partisipatif masyarakat secara timbal balik, agar tercapai kesejahteraan rakyat Jabar sesuai visi dan misi kang Emil,” ujar Ijang saat menjamu KI Sumbar di Aula PArandayan, Selasa, 30 November 2021.
Komisi Informasi Sumatera Barat, utusan dinas Kominfotik Sumbar dan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik ( FJKIP) melakukan studi tiru keterbukaan informasi publik ke Komisi Informasi Jawa Barat dan PPID utama Provinsi Jawa Barat dimulai Senin- Rabu, 29 November – 1 Desember 2021.
Ditujunya Jabar sebagi daerah study tiru karena sampai saat ini provinsi tersebut masih yang terbaik di Indonesia, karena memiliki fasilitas cukup dalam melaksanakan fungsi keterbukaan informasi-nya.
Sekaitan dengan hak tersebut, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nofal Wiska mengakui, KI Jawa Barat sebagai “panutan” dalam penataan kelembagaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008.
“KI Jawa Barat jadi panutan dalam penataan lembaga dan pelaksanaan tupoksi, jadi referensi bagi Sumbar khususnya dalan pengelolaan keterbukaan informasi publik sesuai amanah UU 14 tahun 2008,” ujar Hal Nofal Wiska saat bertemu Ketua KI Provinsi Jabar di Gedung Sate Aula Parandayan, Bandung, Selasa (30/11/2021).
Dia menyebutkan, Jawa Barat dalam hal penerapan keterbukaan informasi publik (KIP) sangat baik. Pengelolaan KIP berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal itu diperkuat juga oleh Komitmen gubernur Jawa Barat bersama jajarannya dalam mendukung KIP sehingga pengelolaan pelayanan informasi benar-benar berjalan.
Nofal menyampaikan, studi tiru KI Sumbar dan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik beserta wartawan yang tergabung dalam FJKIP, untuk menggali informasi terkait kesuksesan Jabar dalam mengimplementasikan KIP.
“Dari sini, kami ingin belajar lebih dalam terkait strategi kesuksesan tersebut,” ujarnya.
Lain Nofal Wiska, lain pula yang dikagumi Ketua KI Provinsi Jabar Ijang Faisal. Ijang justru merasa terinspirasi dengan keberhasilan KI Sumbar “mengumpulkan” jurnalis dalam wadah FJKIP.
“Saya sangat salut, KI Sumbar mampu merangkul wartawan ke dalam wadah FJKIP sebagai lembaga mitra dalam membangun paradigma baru keterbukaan informasi,” kata Ijang.
Hal itu, lanjutnya, menjadi inspirasi dan motivasi bagi KI Jawa Barat untuk membentuk forum serupa. Wartawan, kata Ijang, menjadi mitra strategis bagi KI dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.
Terkait pelaksanaan KIP di Jawa Barat, Ijang mengakui hal itu sudah menjadi amanah undang-undang dalam rangka mewujudkan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Terlaksananya KIP di Jawa Barat, bisa berjalan dengan semakin baik karena mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah daerah.
“Pengelolaan KIP di Jawa Barat juga sudah didukung oleh berbagai infrastruktur di seluruh badan publik, juga ditunjang oleh efektivitas pemanfaatan platform digital sebagai ruang penyajian informasi yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Studi tiru KI Sumbar, Diskominfotik bersama FJKIP ke Jawa Barat diikuti oleh 40 orang wartawan, serta Kominfo Padang Panjang dan Bukit Tinggi, dengan total peserta juga mewakili Kominfo Sumbar, dengan jumlah peserta 52 orang. Kegiatan itu dilaksanakan tiga hari, Senin sampai Rabu (29 November sampai 1 Desember 2021. (nov)
Discussion about this post