UTUSANINDO.COM, PAYAKUMBUH – Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi minta seluruh unsur mengawasi bantuan-bantuan pemerintah daerah, khususnya sektor peternakan yang tidak sesuai spesifikasi perjanjian.
“Silahkan laporkan kepada DPRD dan Dinas Peternakan Sumbar,” ujar Supardi melalui keterangan tertulis kepada media, di Padang, Jumat, 31 Desember 2021.
Menurut Supardi, mencairkan bantuan dari pemerintah tidak semudah membalikan telapak tangan bahkan ada pokok pikiran dewan dititipkan kepada dinas terkait. Harusnya apa disepakati diterima masyarakat
Lanjut Supardi, anggaran bantuan digelontorkan bernilai miliaran rupiah, sehingga apa dijanjikan harus sesuai. Jika ada tidak memenuhi spesifikasi ditegur pertama kepala dinas oleh gubernur, bantuan-bantuan direalisasikan pemerintah salah satunya bersumber dari uang pajak dibayar masyarakat.
“Jika bantuan itu terkelola dengan baik ekonomi membaik, maka penerimaan pajak untuk pemerintah pun meningkat,” katanya.
Supardi mengingatkan bagi penerima manfaat jangan main tanda tangan saja kepada pihak ketiga untuk memenuhi laporan administrasi, harusnya diperiksa terlebih dahulu.
Anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra Hidayat mengingakan rekanan ikut dalam proses tender harus bertanggung jawab jika ditunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan. Harusnya masyarakat harus menerima apa telah dijanjikan.
“Jangan asal menujuk rekanan, nanti imbasnya kepada kepala dinas,” ujar Hidayat.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov Sumbar Erinaldi mengatakan, persoalan tersebut merupakan hal yang telah di diduga dikemudian hari, memang ada beberapa kendala, salah satunya tidak sesuai spek teknis. Ini tidak diterima tim seleksi kita diterima hanya 40%, sehingga nantinya ada penggantian dari rekanan.(bill)
Discussion about this post