UTUSANINDO.COM, Jakarta, — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) dan Pemgurua Pusat (PP) Muhammadyah mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam mengatasi dan membatasi aktivitas teroris Kelompok Krimimal Bersenjata (KKB) di Papua.
Ketua Umum PB NU Marsudi Suhud mengatakan, pemerintah Indonesia sangat serius dalam melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.
Bahkan, melalui kebijakannya, pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris yang selama ini kerap melakukan pelanggaran tindak pidana, seperti pembunuhan dan kekerasan secara masif dan brutal.
“Papua bagian dari Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat. Baik secara Internasional,hukum, maupun politik, Papua sudah selesai. Ketika ada yang mencoba mengganggu perjalanan demokrasi, hukum, politik di Papua maka pemerintah Indonesia wajib menyelesaikannya,” tegas Marsudi Syuhud
Menurutnya, munculnya gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, sudah menjadi bagian dari tugas pemerintah dalam menyelesaikannya.
“Saya sampaikan tidak semua warga Papua itu teroris, teroris itu sifatnya hanya pribadi saja, yakni, mereka yang melakukan berbagai tindakan kejahatan dan aksi teror di Papua,” ungkap Marsudi Syuhud.
Menurutnya, dengan menurunkan TNI-Polri memburu para pelaku teror di Papua demi keamanan dan kenyamanan masyarakat dari aksi-aksi kejahatan dan teror yang dilakukan KKB Papua, langkah pemerintah harus diapresiasi.
“Kita ucapkan apresiasi untuk pemerintah. Kehadiran TNI- Polri telah memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua dan berhasil menekan tindak kejahatan yang dilakukan oleh KKB” kata Marsudi.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berusaha membuat berbagai terobosan dan langkah untuk mengubah masyarakat Papua ke arah yang lebih maju.
Seperti memberi keleluasaan bagi pemerintah Papua untuk mengurus anggaran, pemerintahan dan lainnya. Bahkan Alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) pun mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen.
“Karena itu adalah anggaran pemerintah, tentu harus diawasi, sama dengan pemerintah daerah lainnya. Sehingga, dana yang diberikan tersebut benar-benar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Papua,” jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Jumat (2/7/2021) mengatakam, kehadiran TNI dan Polri di daerah Papua masih sangat diperlukan.
“Meski sekarang setelah situasi relatif aman, semua pihak harus tetap waspada. Kita juga mengapresiasi pemerintah yang telah mempersempit ruang gerak teroris KKB Papua” kata Abdul Mu’ti.
Ditwgaskan Abdul, aksi kekerasan yang dilakukan KKB Papua sudah tidak dapat ditolerir dalam bentuk apapun, terlebih dengan penggunaan senjata yang merenggut korban jiwa.
“Setelah kehadiran pemerintah di Papua melalui TNI – Polri, mereka sudah tidak berani lagi melakukan kegiatan secara terang-terangan,” ungkapnya.
Karena itu, lanjutnya, sejak awal, Muhammadiyah telah menyampaikan dengan tegas bahwa KKB itu sudah bisa disebut sebagai teroris.
“Tujuan mereka jelas ingin memisahkan diri dari NKRI. Selain itu mereka menggunakan cara kekerasan dan merusak fasilitas publik,” tegasnya
Menurutnya, pelabelan KKB sebagai teroris juga mendobrak stigma di masyarakat bahwa teroris bukan hanya dari kelompok agama tertentu.
“Pemerintah tidak perlu takut dengan tekanan internasional demi mempertahankan kedaulatan wilayah dan melindungi warga negara,” pungkasnya. (rls)
Discussion about this post