UTUSANINDO.COM, Payakumbuh — Fraksi Partai PKS menyampaikan pemandangan umum atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Jumat (27/5).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus serta dihadiri oleh anggota DPRD dan Sekwan Yon Refli. Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi diwakili oleh Sekda Rida Ananda bersama Pejabat di Lingkungan Pemko Payakumbuh.
Juru Bicara Fraksi PKS Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam menyampaikan terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, pada pos Pendapatan, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Payakumbuh meraih pendapatan pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 677.296.933.413 dari target Rp. 682.401.082.138.
Dengan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 90.291.310.165 dari target Rp. 93.427.968.867 Sehingga terealisasi sebesar 96,64 %.
“Apresiasi juga kami sampaikan atas capaian Pemerintah Kota Payakumbuh mempertahankan penghargaan berupa penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah,” kata Heri.
Ditambahkannya, sangat banyak upaya dari Pemerintah Kota Payakumbuh untuk senantiasa meningkatkan pendapatan daerah Kota Payakumbuh baik dari Pendapatan yang diterima dari transfer dana pusat yang bersifat reguler maupun yang bersifat reward (hadiah) dikarenakan prestasi-prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kota Payakumbuh serta penambahan dari pendapatan asli daerah.
Di antara upaya penambahan pendapatan tersebut, kata Heri, nampak dari memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi, menggali potensi daerah berupa penumbuhan UMKM, peningkatan sektor pariwisata, serta mendorong penambahan deviden BUMD.
“Tentunya Kondisi Daerah juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi baik makro maupun mikro dan di pengaruhi oleh kebijakan pusat serta kondisi force majeure (kondisi darurat) seperti terjadinya Covid -19 pada waktu yang lalu. Hal ini tentu nya secara langsung berdampak pada penataan kembali sektor ekonomi serta terjadi pengalihan fokus pembangunan untuk pemulihan dampak dari Covid -19 ini,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PKS melihat berkaitan dengan belanja pada APBD tahun Anggaran 2021 dari yang telah dianggarkan sebanyak Rp. 747.200.743.949 jumlah realisasinya sebanyak Rp. 677.726.610.137 atau 90,60 %. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yang terencana dan berkelanjutan berupa pembangunan irigasi, jalan, jembatan, dan fasilitas umum (ruang terbuka hijau, sarana dan prasara olahraga) lainnya secara umum sudah terealisasi secara optimal dan sangat besar manfaatnya di rasakan oleh warga Kota Payakumbuh secara khusus dan warga pendatang secara umum.
“Pembangunan ini pun berdampak pada makin rancak dan tacelaknya Kota Payakumbuh dilihat oleh berbagai pihak,” kata Heri.
Terakhir, Heri menyampaikan harapan agar Pemko Payakumbuh menambah program keahlian dan pemberdayaan di tengah masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri.
“Dengan semakin banyaknya pembangunan dan penambahan asset daerah, maka perlu adanya peningkatan anggaran dan pemeliharaan asset pemerintah Kota payakumbuh, agar asset tersebut dapat mempunyai nilai ekonomis dan mempunyai manfaat berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post