UTUSANINDO.COM, ( PADANG) – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Jumaidi mengatakan, program pengentasan kemiskinan melalui Dinas Sosial Provinsi Sumbar meliputi, Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Sembako / BPNT.
“Ada empat strategi utama dalam pengentasan kemiskinan. Yakni, memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif, Kata Jumaidi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar
Selain itu, juga ada Program Keluarga Harapan (PKH), program pengadaan beras panti swasta se-Sumbar dan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam panti (delapan UPTD).
Jumadi menyebutkan hal yang paling penting dilakukan Pemprov Sumbar dalam pengentasan kemiskinan adalah menjalankan fungsi koordinasi. Karena untuk mengatasi kemiskinan melalui program penyaluran berbagai bantuan sosial, berada di pemerintah kabupaten dan kota.
“Yang punya wilayah dan masyarakat itu kabupaten dan kota, karena itu programnya lebih banyak di sana. Pemprov Sumbar mendukung penuh dari segi kebijakan, program maupun anggaran,” kata Jumadi
Karena itu, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumbar sangat diperlukan sinkronisasi program antara OPD kabupaten dan kota dengan Pemprov Sumbar.
Dengan berbagai program bantuan sosial yang dilaksanakan selama ini berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sumbar. Secara umum, tercatat sesuai data tahun 2019, karakteristik wilayah Sumbar untuk demografis jumlah penduduk 5,44 juta, tingkat kemiskinan 6,42 persen di bawah rata-rata nasional 9,2 persen.
Sementara, tingkat pengangguran 5,33 persen, sementara IPM Sumbar 72,39 persen lebih tinggi dari nasional, Gini Ratio Sumbar cukup bagus di bawah target nasional. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi Sumbar 5,05 persen yang merupakan daerah agraris pertanian dan perkebunan, jadi Sumbar tidak bisa tinggi, namun selalu persentasenya di atas nasional.
“Untuk tingkat inflasi 1,67 persen yang terbaik di pulau Sumatera, PDRB Sumbar paling tinggi pada sektor pertanian, perternakan, perkebunan dan perikanan 246,42 trilyun dengan per kapita Rp45,28 juta. Secara geografis Sumbar banyak dikelilingi hutan, jadi untuk sektor transportasi 12,60 persen,” jelas Jumadi
Selain mengatasi permasalahan kemiskinan, program pembangunan yang menjadi prioritas bagi Pemprov Sumbar, yakni melaksanakan pembangunan di daerah yang masih berstatus tertinggal, terluar dan terdepan (3T) di Provinsi Sumbar.
Gubernur Irwan Prayitno bersama Wakil Gubernur, Nasrul Abit berhasil membuat dua daerah di Sumbar lepas dari status 3T. Yakni Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat. Sebelumnya, pada periode pertama kepemimpinan Irwan Prayitno, lima daerah telah lepas dari status 3T, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Dhamasraya, Sijunjung, Padangpariaman dan Solok.(Humas – Sumbar/chan)
Discussion about this post