UTUSANINDO.COM, BUKITINGGI – Komisi II DPRD Sumbar, membahas Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD tahun 2022 bersama mitra kerja, OPD lingkungan pemerintah provinsi. Jumat-Minggu (23-24/10) Di Kota Bukitinggi.
Dari pembahasan tersebut terungkap, seluruh mitra kerja komisi II diantaranya Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Hotikutura, Dinas Perternakan dan kesehatan hewan, Dinas Kelautan Perikanan, serta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi akan mengelola anggaran sebesar Rp 600 miliar pada APBD 2022.
” Sejumlah program unggulan (progul) Gubernur dan Wakil Gubernur seperti alokasi 10 persen apbd untuk pertanian, mencetak milenial 100 ribu enterprenur, terletak pada mitra kerja komisi II. Untuk mengakomodir progul gubernur pemerintah provinsi alokasikan Rp600 miliar, ” ujar Ketua Komisi II DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano, saat dihubungi Minggu (24/10).
Dia mendorong progul tersebut, bisa terakomodir oleh komposisi APBD 2022, nantinya pada tahun tersebut pemerintah provinsi melalui Biro Perekonomian juga akan membangun BUMD Agro, begitupun Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi serta Dinas Perdagangan dan Industri yang akan menjalankan program pelatiha fokus perdagangan digital bagi pedagang pedagang.
Dalam pembahasan dengan mitra anggaran yang baru bisa direalisaikan untuk sektor pertanian masih delapan persen, namun pada pembahasan yang lebih mendalam akan ditambah melalui pos pokok pikiran (pokir) dewan.
” Untuk sektor pertanian khusus hasil padi, pemerintah daerah menargetkan 1,6 ton pada tahun 2026, begitupun dengan jagung ,” jelasnya.
Dia mengatakan, pada tahun 2022 akan dibangun pabrik pengelolaan jagung dan jenis tanaman lainya, untuk dinas perdagangan nantinya juga ada program seratus ribu women enterpranur.
Dalam mengelola anggaran tersebut, komisi berharap jangan melebar dan harus ada pengawalan strategis untuk mencapai optimalisasi progul.
Bercermin pada komposisi Ranperda APBD 2022 yang diajukan sebesar Rp 6,6 triliun , komisi optimis keungan daerah mampu mengakomodir program yang akan dilaksanakan tersebut, tinggal pengawasan saja agar bisa berjalan optimal.
” Banyak sektor yang akan dikelola dan nanti muaranya juga akan menekan angka pengangguran, salah satunya pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi, ” katanya.
Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Sumbar Nufirman Wansah mengatakan OPD-OPD terkait mesti menjalankan program itu dengan optimal, dari proses pendampingan hingga ketersediaan logistik penunjang produksi.
Persoalan yang sering ditemui saat ini, Para petani di daerah-daerah masih mengeluhkan harga pupuk yang melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
Dia meminta gubernur melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengkoordinasikan evaluasi dan pengawasan distribusi pupuk.
“Kita ingin menjadikan sektor pertanian kita berkembang dan menjadikan Sumbar lumbung pada untuk nasional. Namun masalah pupuk masih dikeluhkan para petani. Ini harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Discussion about this post