UTUSANINDO.COM, ( PADANG) –Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dinas Perindustrian dan perdagangan terus berupaya optimal dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) .Upaya untuk pengembangan IKM tersebut dilakukan, dengan mengarahkan IKM untuk memilih usaha sektor produk turunan (hilirisasi).
”Di Sumbar pengembangan IKM, mengutamakan hilirisasi, untuk mendapatkan nilai manfaat lebih tinggi, karena jika hanya menjual bahan baku, maka posisi tawar kita rendah,” ujar Gubernur Sumbar DIDAMPINGI Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar .
Dengan memilih sektor hilir, maka pemerintah juga menyediakan pasar, agar IKM, tidak kesulitan untuk memasarkan produknya.
“Selama ini, setelah dibina, pelaku usaha sudah produksi, namun pasar tidak ada. Akhirnya usaha tersebut gulung tikar. Ini yang menjadi masalah selama ini,” terangnya.
Pemprov tidak hanya melakukan pembinaan, melatih sumber daya manusia (SDM), tetapi sekaligus menyediakan pasar. Salah satu komoditi yang dibukakan pasarnya adalah gambir. Sedangkan sentra IKM yang tepat untuk gambir ini adalah, IKM tekstil.
”Gambir itu bahan baku tinta. Jika diolah menjadi tinta, maka akan memiliki daya serap lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, sentra IKM tekstil gampang mendapat bahan baku tinta,” paparnya.
Pemprov Sumbar sudah menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14/2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 hingga 2038. Arah pembangunan industri di Sumbar mengacu pada peraturan tersebut. Dengan lahirnya Perda Nomor 14/2018 pengembangan IKM Sumbar menjadi terarah.
Meski begitu, Sumbar tetap membutuhkan dukungan dan political will dari pemerintah pusat.Pemprov Sumbar menetapkan 12 komoditi untuk dikembangkan. Komoditi itu yakni, pengembangan hasil laut, pengolahan kakao (coklat), pengolahan makanan (kuliner), pengolahan gambir, pengolahan minyak atsiri, pembuatan semen, pengolahan kulit, tekstil, alat industri pertanian, kemaritiman, pengolahan kelapa dan kelapa sawit. Pengembangan tidak hanya dari kabupaten/kota dan provinsi. Namun juga dibantu pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP)
Pada 2019, Pemprov dan Kementrian Perindustrian mengalokasikan anggaran Rp51,3 miliar, untuk empat sentra di Sumbar. Anggaran tersebut disalurkan langsung pada kabupaten/kota. Kemudian Pemprov Sumbar melakukan monitoring dan sosialisasi, agar program tepat sasaran, melahirkan IKM baru dan terserapnya tenaga keja.
Tahun ini, ada empat sentra IKM yang mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Sentra itu yakni, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Pessel mendapatkan kucuran anggaran senilai Rp14,5 miliar untuk mengembangkan produk-produk hasil olahan ikan.
Kemudian sentra IKM pengelolaan coklat di Kabupaten Padangpariaman. Selama ini, Sumbar menjadi salah satu penghasil kakao di Indonesia, terutama Padangpariaman. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp15,5 miliar tahun ini.
“Sekarang sudah ada beberapa kelompok masyarakat mengolah kakao. Mereka membuat menjadi coklat yang bisa langsung dikonsumsi, namun belum berproduksi rutin.
Kemudian, pengembangan IKM sentra logam/perbengkelan di Kabupaten Dharmasraya. Di Kabupaten ini sekarang sudah ada sejumlah kegiatan perbengkelan sudah berjalan.
“Untuk Kabupaten Dharmasaraya, tahun ini mendapat anggaran Rp29,2 miliar. Mudah-mudahan dapat melahirkan IKM yang mampu menyerap tenaga kerja,”tambah Asben.
Sementara, Kabupaten Sijunjung ditetapkan menjadi sentra IKM pengolahan produk kesehatan, garnicia. Garcinia adalah asam gelugur yang selama ini terabaikan dan hanya terbuang begitu saja, kini dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat.
“Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6 miliar untuk mendukung berdirinya IKM untuk pengolahan garnicia ini,” ungkapnya ( humas – Sumbar/zz)
Discussion about this post