UTUSANINDO.COM, PADANG – Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan setelah mendengar paparan BNNP dan melihat kenyataan saat ini, pihaknya mendukung kinerja BNNP dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Untuk itu akan membantu mengkoordinasikan dengan pihak Pemprov Sumbar.
“Berat tugas BNN saat ini. Kita akan mendukung kinerja BNN di Sumbar. Tentu sesuai dengan kewenangan kita,” katanya.
Asisten II Pemprov Sumbar Benny Warlis yang hadir dalam kegiatan tersebut mengakui ada keterbatasan provinsi dalam membantu kinerja BNNP. Misalnya dengan pinjam pakai kendaraan dinas Pemprov Sumbar untuk operasional. “Kita akan bantu sesuai dengan ketentuan,” katanya.
Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Khasril Arifin Chaniago mengatakan Sumbar termasuk daerah “merah” narkoba. Angka pengguna narkoba hingga saat ini tinggi. Untuk itu perlu penanganan serius dalam pemberantasan narkoba.” ujarnya.
Sementara , BNNP Sumbar sendiri terkendala sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Hal ini ia katakan dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di DPRD Sumbar, Pada Rabu 31 Maret 2021.
Dimana ia jelaskan, Sumbar dijadikan perlintasan bagi pengedar narkoba. Pintu masuknya jelas dan sudah terpetakan. Untuk ganja, masuknya dari Pasaman. Ganja ini dibawa dari Aceh, Medan, dan masuk ke Sumbar melalui Pasaman. Yakni lewat jalan darat. Sedangkan untuk sabu dan ekstasi terpantau masuk dari Pekanbaru, Riau melalui Kabupaten Limapuluh Kota.
Dia minta , BNNK yang berada didaerah perbatasan tadi ditingkatkan kesiagannya. Termasuk dalam upaya menangkap pelaku pengguna atau pengedarnya. “Data nasional tak ada desa yang bebas dari narkoba. Ini artinya juga di Sumbar. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyatakan perang melawan narkoba,” katanya.
Untuk di Sumbar, BNNP terus melakukan sejalan antara pencegahan dan pemberantasan. Selain melakukan penangkapan pada pengguna dan pengedar narkoba, juga dilakukan sosialisasi pencegahan.
Untuk penangkapan pengguna dan pengedar narkoba, dirinya tak menampik masih kekurangan sarana dan prasarana. Sehinga upaya penangkapan terkesan kurang maksimal. Dia mencontohkan kurangnya kendaraan operasional petugas. Belum lagi sarana berupa kendaraan laut berupa kapal. “Ini salah satu dilema kita di BNNP,” katanya.
Sedangkan untuk sosialisasi, pihaknya juga terkendala anggaran dan sarana. Saat ini, untuk sosialisasi ada pihak lainnya yang membantu, seperti pemasangan spanduk, baliho, dan lainnya.(Rel/ DW)
Discussion about this post