UTUSANINDO.COM, PAINAN – Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat, Hadi Susilo memaparkan sejumlah pokok permasalahan yang terjadi di daerah itu.
Dari paparan yang disampaikan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Kegiatan Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah 2023 pada Kamis (27/1), sebut Hadi terdapat empat pokok permasalahan.
Empat pokok permasalahan itu, diantaranya adalah soal angka kemiskinan daerah yang meningkat, yaitu dari 7,61 persen pada 2020 meningkat menjadi 7,92 persen pada 2021 atau naik sekitar 0,3 persen dari tahun sebelumnya.
Jika dijumlahkan secara totalitas kata Hadi, penambahan angka kemiskinan di Pesisir Selatan berkisar dua ribu hingga tiga ribu orang.
Lalu, pokok permasalahan kedua terkait dengan kurangnya nilai tambah perekonomian daerah. Hal itu disebabkan masih banyaknya produk-produk unggulan daerah yang belum memiliki nilai tambah.
Kemudian, angka stunting di negeri berjuluk sejuta pesona tersebut, juga mengalami peningkatan.
Sebelumnya, pemerintah daerah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 11,6 persen, namun kondisi tahun ini, capaian itu tidak tercapai dimana angka stunting meningkat menjadi 25,2 persen.
Selanjutnya, pokok permasalahan ke empat adalah angka pengangguran terbuka juga masih cukup tinggi, yaitu dari 6,02 persen tahun sebelumnya menjadi 7,0 persen di 2021.
“Ini yang perlu kita sikapi bersama-sama. Bagaimana program-program ke depan, betul-betul menyentuh dalam mengatasi empat pokok permasalahan daerah,” jelas Hadi.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata itu menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya angka kemiskinan disebabkan menurunnya daya beli masyarakat.
Secara umum, lanjut dia, Kabupaten Pesisir Selatan maupun kabupaten dan kota di Sumatera Barat mengalami penurunan daya beli. Hal itu, juga tidak terlepas dari pengaruh Pandemi Covid-19 yang belum tuntas, sehingga mengakibatkan kontraksi perekomonian daerah dan bertambahnya angka kemiskinan.
“Permasalahan lain yang perlu disikapi adalah soal kurangnya nilai tambah ekonomi. Hari ini, kita masih banyak melihat produk unggulan kita seperti produk perikanan, pertanian, masih dijual longmart, masih dijual apa yang dibeli, hasilnya dari petani itu yang dijual ke pasar, mayoritas seperti itu. Sehingga nilai tambahnya untuk mengungkit perekonomian masyarakat masih relatif rendah,” ucapnya.
Dengan kondisi itu, akibatnya, ketika produksi melimpah, harga jual sebut hadi cendrung menjadi turun. Tetapi, ketika nilai tambahnya bisa ditingkatkan, produksi unggulan itu tidak akan berpengaruh positif dengan penurunan harga.
Untuk itu, Hadi menekankan agar salah satu permasalahan daerah itu dapat menjadi sentuhan dan perhatian serius untuk mencapai Pesisir Selatan yang sejahtera.
“Untuk itu bagiamana kita bisa meningkatkan produk-produk yang ada menjadi nilai tambah ekonomi. Kita bisa menangkap bahwa ada potensi bahan baku yang luar biasa di Pessel, seperti Perikanan dan Pertanian serta secara umum lainnya yang kemudian ini bisa kita bantu dari sisi hilirisasinya, industrilisasinya sehingga akan mampu menjadi nilai tambah,”ujarnya.
Kepala Bappedalitbang itu juga menegaskan tingginya angka stunting di Pesisir Selatan memerlukan kolaborasi semua pihak agar generasi yang lahir ke depan bukan generasi yang lemah..
“Apalagi fase kita sampai 2045 adalah fase bonus demografi, dimana banyak pasangan usia muda subur, yang nanti akan melanjutkan generasi seterusnya. Bayangkan, kalau angka stunting ini tidak kita intervensi, baik dari sisi ibu hamil dan balitanya, generasi seperti apa nanti yang kita hadirkan untuk masa depan Pesisir Selatan,” katanya lagi.
Terkait itu, sentuhan untuk penurunan angka stunting tersebut juga bisa diperhatikan melalui program ketahanan pangan dan hewani yang ada di tingkat nagari. Melalui program itu, pemerintah nagari dapat menggunakan anggaran minimal 20 persen dari dana desa.
Untuk itu, tambah Hadi ke depan, pemerintah daerah terus merancang dan mematangkan rencana kegiatan untuk 2023 mendatang. Disebutkan, rancangan prioritas pembangunan 2023 diantaranya peningkatan daya saing sumber daya Manusia.
Selanjutnya, menciptakan wirausaha baru atau milenial, penyediaan infrastruktur penunjang ekonomi, peningkatan daya saing sektor unggulan pariwisata dan pangan serta peningkatan pelayanan publik dan implementasi reformasi birokrasi.
Selain itu, terdapat lima target makro untuk pembangunan 2023 yang dituangkan dalam RPJM, diantaranya pertumbuhan ekonomi menjadi 4,17 persen. Lalu, menurunkan tingkat penggangguran menjadi 6,73 persen dari sebelumnya 7,0 persen.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga bertekad menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,55 persen dari kondisi existing hari ini, 7,92 persen
Discussion about this post