UTUSANINDO.COM, BUKITTINGGI- Sekda Martias Wanto mengatakan, Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi masyarakat dampak Covid 19 menjadi prioritas pembangunan dilaksanakan Pemko tahun 2023.
Forum Konsultasi Publik ini diselenggarakan Pemko Bukittinggi melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bukittinggi guna menghimpun masukan/saran para pemangku kepentingan Kota Bukittinggi terhadap rancangan awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang nantinya akan disempurnakan lagi melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2023 yang dijadwalkan akan dilaksanakan Maret 2022 nanti.
“Sebagai wadah baiyo batido antara kita (stakeholders) untuk menentukan arah pembangunan Kota Bukittinggi di tahun 2023 nanti guna mewujudkan visi misi Kota Bukittinggi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renjana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021—2026,” ujar Sekda Martias Wanto saat Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023, di Pendopo Rumah Dinas Walikota, Belakang Balok, Kamis, (27/01)
Menurut Martias, perekonomian masyarakat Bukittinggi saat ini dalam kondisi tidak menggembirakan. Mengacu pada konsep garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin yang dirilis Badan Pusat Statistik tahun 2021, terdata sebanyak 6.980 jiwa atau 5,14 persen dari jumlah penduduk Bukittinggi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal.
Kondisi tidak menggembirakan juga terjadi pada perekonomian masyarakat. Sektor perdagangan sebagai lapangan usaha terbanyak yang digeluti masyarakat Bukittinggi mengalami pertumbuhan negatif.
“kita telah menetapkan program-program untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid 19,” ujar Martias Wanto.
Lanjut Sekda, program unggulan antara lain meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat, penyediaan bantuan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan bantuan tambahan penghasilan bagi guru honorer di SMA dan SMK, revitalisasi kawasan-kawasan pusat perkonomian masyarakat, serta fasilitasi permodalan bagi pelaku UMKM.
“Kondisi keuangan daerah pada tahun 2023 diperkirakan belum menunjukkan perbaikan signifikan, terutama terkait dana transfer dari pusat ke daerah,” ujarnya.
Untuk menyikapi hal tersebut, kegiatan Pemko pada tahun 2023 nanti akan dilaksanakan secara efisien, mengurangi belanja tidak berdampak langsung terhadap keluaran (output) kegiatan, serta memanfaatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, sambungnya.
Prof. Elfindri (Direktur SDG’s Center Univ. Andalas) sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut ungkapkan, berdasarkan penelitian dilaksanakannya, memahami pola konsumsi masyarakat, terutama sejak kondisi pandemi Covid 19, perlu dijadikan tolok ukur, karena setengah dari pendapatan masyarakat adalah untuk kebutuhan konsumsi.
“Potensi sektor pariwisata dan perdagangan masih tetap terbuka luas untuk dimaksimalkan. Namun, dua sektor tersebut tidak dapat berdiri sendiri, harus ditunjang dengan sarana prasana penunjang dari sektor lainnya, seperti aksesibilitas transportasi, perbankan, dan lainnya,” ujarnya.
Kegiatan diikuti segenap pemangku kepentingan (stakeholders) seperti dari unsur tokoh masyarakat, organisasi profesi, organisasi masyarakat dan lain sebagainya.**
Discussion about this post