Dapat BLT dan BPJS, Warga Padang Mengadu ke Nasrul Abit

UTUSANINDO.COM,  PADANG- Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Nasrul Abit, menerima banyak aduan warga saat mengunjungi Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Jumat (20/11).

Salah satu keluhan itu ialah tentang bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19.

“Orang sampai empat kali dapat BLT. Saya belum sekali pun. Begitu juga dengan BPJS gratis. Sudah bertahun-tahun diurus belum juga dapat,” kata Khairudin, warga Pasien Nan Tigo.

Dia mengaku kecewa kepada Pemerintah Kota Padang yang tidak memberikan bantuan secara merata dan berbelit-belitnya administrasi di kelurahan.

“Yang seharusnya dapat tidak dapat bantuan. Bahkan ada yang sudah meninggal masuk daftar penerima bantuan,” ujar Khairudin.

Dia berharap Nasrul Abit jika terpilih menjadi gubernur untuk menyelesaikan persoalan itu. Dia juga berharao pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi ikut menyelesaikan persoalan di Padang.

Untuk menanggapi persoalan itu, Nasrul Abit menjelaskan bahwa langkah awal yang akan dilakukannya jika terpilih menjadi gubernur ialah melakukan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan begitu, persoalan di daerah bisa diselesaikan secara bersama.

Mengenai pembagian BLT, Nasrul Abit mengatakan bahwa saat ini terjadi kesimpangsiuran data penerima bantuan. Akibatnya, bantuan tidak tepat sasaran, termasuk bantuan untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19.

“Data yang digunakan data 2015. Tentu tidak sinkron lagi dengan kondisi sekrang. Wajar jika ada yang sudah meninggal terdaftar sebagai penerima bantuan. Soal BPJS, kita akan minta pihak kelurahan menyelesaikannya,” tuturnya.

Menurut Wakil Gubernur Sumbar yang sedang cuti pilkada itu, persoalan di Padang sangat banyak, antara lain, penganguran, paket data daring anak sekolah, banjir, bantuan Covid-19 tidak merata, dan persoalan pelaku UMKM yang membutuhkan dana dari pemerintah.

“Kota Padang tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri. Sinkronisasi atau kerja sama antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Padang nantinya akan menyelesaikan persoalan ini,” ucapnya.