UTUSANINDO.COM, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, menyoroti masih rendahnya raelisasi penyerapan belanja daerah. Padahal realisasi APBD yang optimal menjadi salah satu penggerak roda perekonomian.
Menurutnya, rendahnya realisasi belanja daerah karena kurangnya komitmen kepala daerah dalam pencarian anggaran. Seharusnya, setelah dilakukan pengesahan APBD, mestinya Pemda sudah punya perencanaan terhadap bagaimana dan apa yg harus dilakukan dalam pencairan anggaran.
Kepala daerah harus punya perencanaan dan melakukan penataan secara komprehensif dan membuat skala prioritas terhadap pencairan anggaran dari program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD. Segala hambatan dan kendala sudah harus diantisipasi. Jadi tidak ada alasan terhadap terjadinya keterlambatan dalam pencairan anggaran ujar Guspardi Senin (29/11)
Kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Kalau sudah kegiatan rutin jadi tahu kendalanya. Harusnya kendala itu tidak terulang. Seperti keterlambatan proses tender yang berakibat terjadi penumpukan di bulan akhir tahun dan dikebut di menit-menit akhir sebelum tutup buku. “Jadi, yang terpenting bagaimana komitmen dari Bupati, Wali kota, dan Gubernur untuk segera merealisasikan anggaran dengan efektif dan maksimal ,” tutur Polotisi PAN ini.
Legislator asal Sumatera Barat itu mengingatkan agar pemda melakukan perencanaan dengan matang. Penganggaran harus jelas, dan anggaran yang sudah ditetapkan agar dicairkan secara maksimal untuk kegiatan yang produktif, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
Jika sudah lewat bulan Desember dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) lebih dari 50 persen, tentu banyak yang dirugikan. Jika sudah menjadi silpa, dana tersebut masuk kas daerah. Silpa harus diserahkan Pemda menjadi anggaran tahun berikutnya. Kalau pencarian dana tidak maksimal, yang dirugikan adalah masyarakat. Sebab, kegiatan dan program yang sudah direncanakan tidak bisa dinikmati masyarakat dan sisa anggaran tentunya tidak bisa dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya
Oleh karena itu, Kemendagari sebagai pembina kepala daerah diharapkan dapat melakukan supervisi pendampingan, mengawasi, dan menggenjot APBD untuk percepatan realisasi belanja daerah di setiap OPD ( Organisasi Perangkat Daerah). Pencairan ABPD harus dilakukan secara efektif dan optimal. Bagi daerah yang serapannya tinggi dapat diberikan penghargaan dan yang rendah diberikan hukuman. Hal itu penting agar pemda serius dalam merealisasiakan pencairan anggaran dimasing-masing daerahnya, pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.
Diberitakan, dalam rakor mingguan pertama analisis dan evaluasi pada hari Senin 22 November 2021, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong Gubernur, Bupati, dan Wali kota agar menggenjot belanja daerah yang menjadi faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi.
”Ini sudah mau akhir tahun. Sisa waktu anggaran tinggal hanya satu bulan. Belanja pemerintah dapat menambah uang beredar di daerah yang kemudian mendorong produksi dan konsumsi,” kata Tito
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas kabinet pada 17 November 2021, memberi arahan dan memerintahkan Tito untuk mempercepat realisasi belanja APBD, khususnya di daerah dengan serapan belanja rendah.
Discussion about this post